Foto: bpjsketenagakerjaan
PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengurangi 1 juta pegawai hingga 2019.
Menurut Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, pemerintah akan mengurangi 5% belanja pegawai secara nasional dari 33,8 % menjadi 28% dari total APBN/APBD selama 2015-2019. Pengurangan itu itu akan dilakukan melalui audit organisasi, pemetaan pegawai yang berujung pada pengurangan pegawai secara proporsional.
“Dengan target menurunkan sekira 5 persen belanja pegawai, baik pusat maupun daerah, diproyeksikan jumlah pegawai yang akan dirasionalisasi sekitar satu juta orang sampai tahun 2019,” terang Yuddy yang dikutip di situsnya, Senin (21/3/2016).
Dijelaskan Yuddy Chrisnandi, rasio belanja pegawai tidak boleh melebihi belanja publik. Dari catatan dia, saat ini ada 244 kabupaten/kota dengan komposisi belanja aparatur lebih dari 50% APBD.
Ditambahkannya, daerah yang memiliki komposisi belanja pegawai melebihi belanja publik, bahkan sampai 70% masuk dalam kategori tidak aman karena akan mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan. “Ini bukti pemerintahan yang kurang rasional,” tambah dia.
Kementarian PAN-RB dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan teknis untuk memetakan SDM di daerah baik dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan.
Namun, kata dia, pengurangan pegawai dapat juga dilakukan dengan skema alami, yaitu menunggu pegawai pensiun yang jumlahnya diperkirakan mencapai 500.000 pegawai hingga 2019.
Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyebutkan, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4, 3 juta orang.
Komposisi terbanyak pada jabatan fungsional umum yakni 2.003.151 orang atau 45,79 persen. Kemudian guru yakni 1.765.410 orang atau 40,35 persen. Sisanya paramedis sebanyak 303.754 orang atau 6,94 persen, tenaga medis sebanyak 31.754 orang atau 0,73 persen dan jabatan struktural ada 48.847 orang atau 1,12 persen.
