Palembang (ANTARA Sumsel) – Pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada keuangan daerah ini.
Untuk mengatasi hal tersebut Pemprov Sumsel menggunakan skala prioritas dalam menggunakan anggaran untuk program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat.
“Khusus untuk kesejahteraan rakyat kita mengutamakan bidang kemaslahatan umat. Dana yang ada akan diutamakan untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraa,” ujar Asisten Kesra Setda Pemprov Sumsel, Ahmad Najib di Palembang, Rabu (09/11/ 2016).
BACA JUGA:
- RAPBD Sumsel 2017 diperkirakan Naik Rp489 Miliar
- Keuangan Minim, Pemprov Sumsel Stop Pembayaran SPPD
- Bupati Muara Enim Ambil Sumpah 496 ASN
- Bupati Muara Enim Kembali Pimpin Golkar
- Anggota Brimob Luka Parah Tertabrak Kereta Babaranjang
Penggunaan anggaran mengutamakan kegiatan yang penting dan selektif agar tidak mubazir karena adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemprov Sumsel menghentikan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas. Penghentian ini juga akibat dari penundaan transfer dana pusat ke Pemprov Sumsel.