Pencairan Dana BOS dan JKN Kembali Melalui Kas Daerah

Aplikasi Simda

PALUGADA NEWS. COM,  MUARAENIM — Guna mengontrol dan mengawasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah pusat mengembalikan pencairan kedua dana tersebut melalui kas daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim BPKP Perwakilan Sumsel Mariam Miyianti ketika menghadiri kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pemkab Muara Enim Tahun 2017 di ruang rapat Serasan Sekundang Muara Enim, Senin (14/08).

“Kalau dulu pencairannya langsung ke rekening sekolah atau puskesmas masing-masing, sekarang tidak lagi, karena banyak temuan BPK yang bermasalah,” ujar  Mariam.


Berita Lain:


Terkait sosialisasi, Mariam mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Mendagri tentang juknis penganggaran pelaksanan dan pertanggung jawaban dana BOS dan JKN. Selain itu, lanjut dia merupakan penguatan pengawasan terhadap dana yang keluar.

Sementara itu Kepala BPKAD Armeli melalui Kabid Anggaran M Tarmizi Ismail, sosialisasi ini adalah tindak lanjut dari perubahan versi Simda dari versi lama ke versi baru.

Perubahan tersebut diantaranya dalam pengelolaan dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

“Kalau sebelumnya dana BOS dari pusat langsung ke rekening sekolah, dengan peraturan baru harus melalui APBD dengan menggunakan aplikasi Simda Keuangan versi terbaru,” ujar Tarmizi.

Begitu juga dengan dana JKN, jika selama ini dari Pusat ke rekening puskesmas sekaramg melalui APBD dengan Simda yaitu dapat menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Kemudian lanjut dia, ada memu-menu baru seperti memisahkan tagihan antara kontrak dan non kontrak, dan lain-lain dalam Simda versi terbaru.

“Tahun 2011 masih dianggarkan melalui Pemda, kemudian setelah itu dana dicairkan ke sekolah dan puskesmas masing-masing. Kemudian dari hasil pemeriksaan BPK, mendapat masukan untuk dikembalilkan ke Pemda lagi untuk mempermudah pengawasan,” lanjut Tarmizi.

Kegiatan yang digelar selama dua hari ini, diikuti oleh 126 peserta yang berasal dari aparatur Perencana Pengelola Keuangan dan Operator Simda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).