PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Enim menggagalkan posisi Partai Golkar sebagai partai pengusung pasangan calon Syamsul Bahri – Hanan Zulkarnain dalam Pilkada Kabupaten Muara Enim, Rabu (10/1/2018).
Sebab, saat proses pendaftaran tidak melampirkan formulir B1KWK. Padahal, KPU mensyaratkan formulir B1KWK untuk dilampirkan. Akibatnya, Partai Golkar berstatus hanya menjadi partai pendukung.
Meski demikian, gagalnya Partai Golkar menjadi partai pengusung tidak memepengaruhi proses pendaftaran pasangan tersebut. Sebab, kursi empat partai pengusung lainnya yakni PBB, Nasdem, Gerindra dan PAN sudah mencukupi.
“Partai Golkar tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi partai pengusung, namun tanpa Partai Golkar, pasangan Syamsul Bahri Hanan tetap memenuhi persyaratan untuk menjadi calon dan berkasnya kami terima,” kata Komisioner KPU Muara Enim Bidang Teknis Akhyaudin, Rabu (10/01/2018).
Berita Terkait:
- KPUD Muara Enim Nyatakan Berkas Perbaikan Pasangan Shinta-Syuryadi
- KPUD Muara Enim Lauching Pilkada Serentak 2018
- Hari Pertama Pendaftaran, Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Daftar Ke KPU
- Ini Hasil Pleno Verifikasi Faktual Calon Perseorangan di KPU Muara Enim
- Bupati Muara Enim Minta ASN Netral dalam Pilkada
Dikatakan Akhyaudin, persyaratan administrasi untuk pasangan SBH sudah lengkap. Jumlah kursi dari partai pengusung juga cukup walaupun dikurangi Partai Golkar.
“Jadi mereka sudah melengkapi persyaratan meskipun Partai Golkar tidak bisa menjadi pengusul ataupun mengusung pasangan Syamsul – Hanan,” tambahnya.
Saat pendaftaran, sempat terjadi perbedaan persepsi antara KPU dan Partai Golkar mengenai syarat sebagai partai pengusung sehingga ditolaknya berkas dukungan yang dikeluarkan oleh Partai Golkar kepada pasangan Syamsul – Hanan.
“Partai Golkar hanya melampirkan surat mandat dari DPP. Sementara dalam persyaratan adalah B1KWK sesuai PKPU juga harus dilampirkan sebagai syarat pengusung paslon selain surat mandat tersebut,” jelas Akhyaudin.
KPU mempersilahkan paslon ataupun parpol untuk melakukan perbaikan mengenai persyaratan yang tidak lengkap tersebut ataupun menempuh upaya hukum melalui Panwaslu.
“Kita mempersilakan bila paslon ataupun parpol tersebut tidak menerima keputusan kita mengenai ketidakbisaan Golkar menjadi partai pengusung. Kita akan terima hasilnya, apapun itu,” ujarnya.
