Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, berunjuk rasa di halaman Pemkab Muara Enim menuntut penyelesaian konflik agraria, Rabu (25/4/2018).
PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM — Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Muara Enim, Rabu (25/4/2018).
Warga menyampaikan tuntutan kepada Pemkab Muara Enim terkait sengketa lahan mereka dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Rumpun 6 Bersaudara (PT R6B).
Ada sembilan tuntutan yang disampaikan, diantaranya meminta Bupati Muara Enim dan pihak terkait lainnya menghentikan penggusuran, perampasan lahan, tanam tumbuh, bangunan dan perkebunan masyarakat yang diduga dilakukan PT R6B.
Mereka juga meminta PT R6B menerapkan status quo dan bertanggung jawab atas terjadinya penggusuran lahan dan tanam tumbuh. Selain itu, PT R6B diminta segera membangun akses jalan untuk memudahkan aktivitas masyarakat menuju perkebunan mereka. Massa juga menuntut perkebunan dan lahan yang telah dimiliki masyarakat agar di-enclave.
Mereka juga meminta segala bentuk intimidasi Satgas PT R6B terhadap masyarakat dihentikan. Jika tetap dilakukan, mereka akan meminta Komnas HAM RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di areal PT R6B.
PT R6B turut didesak agar membangun perkebunan inti dan plasma secara serentak, dan memberikan hak-hak plasma masyarakat di sekitar perusahaan serta tidak beroperasi di luar lahan izin HGU.
“Jika permasalahan dan kegiatan PT R6B selalu meresahkan dan merugikan masyarakat, maka cabut izin PT R6B adalah solusi terbaik demi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat,” kata kordinator aksi, Aspihani.
Massa juga meminta agar Pengadilan Negeri Muara Enim membuat keputusan sesuai dengan hati nurani, dan tidak merugikan masyarakat.
Tidak hanya menyampaikan orasi, massa yang merupakan para petani karet ini juga menyempatkan membaca surat Yasin, dan dilanjutkan doa bersama.
“Kami para petani menggelar baca Yasin bersama di bawah panas terik matahari sebagai obat pelipur lara. Sebab tuntutan kami terhadap aksi sewenang-wenang PT R6B tak kunjung diselesaikan, padahal sudah banyak lahan kami digusur, dirampas dan petani kami dituntut ke pengadilan,” lanjut Aspihani.
Dalam orasinya, massa juga mempertanyakan komitmen Bupati Muara Enim yang berjanji akan menyelesaikan konflik lahan antara petani dengan PT R6B melalui tim investigasi yang dibentuk. Namun, menurutnya kinerja tim investigasi tersebut belum membuahkan hasil.
“Karena sampai sekarang lahan kami tetap saja digusur PT R6B, bukan kami tidak percaya tim ini, tapi mengapa persoalan ini tak kunjung selesai,” katanya.
Aspihani menyebut, berdasarkan data pihaknya, sejak PT R6B berdiri di desa mereka sudah banyak petani menanggung kerugian akibat kebun mereka dibabat habis perusahaan. “Tercatat sudah sekitar 4,7 hektare kebun masyarakat dirampas, dan sekitar 29 ribu batang karet digusur,” urainya.
Untuk itu, pihaknya menuntut pemerintah tak menutup mata atas kejadian buruk ini. Pihaknya juga meminta supaya pemerintah bertindak tegas.
“Jika PT R6B tetap bertindak sewenang-wenang, kami mohon pemerintah segera cabut saja izinnya, jika keinginan ini tak terwujud akan kami tuntut sampai ke Gubernur Sumsel, atau bila perlu ke Istana Presiden, kita nginap di sana,” tutupnya.
Setelah menyampaikan orasinya, sekitar 10 perwakilan massa melakukan pertemuan tertutup dengan pejabat Pemkab Muara Enim.
