Pemkab Muara Enim Mediasi Konflik Serikat Pekerja dan PT Guandong Power

Plt Bupati Muara Enim memediasi konflik antara serikat pekerja dan PT Guangdong Power Energy Co. Ltd (GPEC), Senin (18/5/2020).

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim memediasi konflik antara pihak serikat pekerja dengan PT Guangdong Power Energy Co. Ltd (GPEC), subkontraktor yang menaungi buruh di PLTU Sumsel I.

Mediasi dilakukan Plt Bupati Muara Enim Juarsah didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Teguh Jaya, Senin (18/05/2020), di lokasi proyek PLTU Sumsel 1 di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Senin (18/5/2020) sore.

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, Juarsah meminta PT GPEC dan PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (PT SGLPI) sebagai kontraktor proyek agar menghentikan aktivitas tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja kasar di lapangan, mereka hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.

“Atas nama Pemkab Muara Enim kami minta stop aktifitas TKA yang mengerjakan pekerjaan kasar di sini dan kita tegaskan bahwa TKA yang bekerja di pembangunan PLTU ini adalah pekerja yang memiliki keahlian khusus (skill job),” tegas Juarsah.

Juarsah juga meminta perusahaan agar segera memenuhi hak-hak normatif pekerja yang belum dilakukan, termasuk mempekerjakan kembali para pekerja yang telah dirumahkan.

Karena berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, pekerja yang mogok kerja ataupun dirumahkan akibat perselisihan masih sah berstatus sebagai pekerja perusahaan, sehingga tetap berhak mendapatkan upah

“Kita beri waktu 2 minggu agar hak gaji pekerja yang dirumahkan selama kurang lebih 2 bulan untuk dibayarkan. Saya akan monitor terus perkembangan hasil pertemuan ini,” lanjut dia.

Menanggapi hal tersebut, PT GPEC melalui Koordinator Proyek Mr Li sepakat akan menarik TKA yang dipekerjakan pada keahlian kasar.

“Kita sepakat menarik TKA yang dipekerjakan pada keahlian kasar. Kami juga menyanggupi tuntutan serikat pekerja untuk pemenuhan hak-hak normatif, seperti mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, melengkapi dengan alat pelindung diri dan membayarkan kekurangan upah (UMK) termasuk juga upah lembur,” terang.

Terkait pengangkatan pekerja perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT/kontrak) menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT/tetap), menurut Mr Li pihak manajemen belum dapat memenuhi.

Dia beralasan perusahaan merekan hanya melakukan perjanjian kontrak waktu tertentu (sementara) di PLTU Sumsel I tersebut.

“Sebagai solusi, seluruh pekerja termasuk 74 orang yang kemarin dirumahkan akan kembali dipekerjakan dalam badan pekerja baru yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari serikat pekerja Tajudin dan Darwin, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan terima kasih atas mediasi yang di inisiasi Pemkab Muara Enim.